Alarm Gagal Bayar: Pasar Global Tolak Eksperimen Fiskal Menkeu Baru
Alarm Gagal Bayar: Pasar Global Tolak
Eksperimen Fiskal Menkeu Baru
Dana Asing Kabur Rp 42 T, CDS RI Meledak: Cermin Kegagalan Politik Ekonomi
Arus keluar modal asing dari pasar keuangan Indonesia tidak
lagi bisa ditutupi jargon “dinamika pasar”. Fakta terbaru: per 22–25 September
2025, investor asing kembali mencatat net
outflow Rp 2,17 triliun, memperpanjang tren pelarian modal hingga lima pekan beruntun dengan total lebih
dari Rp 42 triliun.
Lebih parah, sepanjang tahun berjalan, asing sudah
meninggalkan Rp 51,34 triliun dari saham
dan Rp 128,85 triliun dari SRBI,
sementara net inflow ke SBN hanya Rp 36,25 triliun. Artinya, lebih banyak modal yang hengkang daripada
bertahan.
Di saat bersamaan, Credit
Default Swap (CDS) 5 tahun Indonesia melesat ke 83,18 bps, tertinggi sejak
Mei 2025. CDS adalah indikator keras dari risiko
gagal bayar utang. Kenaikan ini menandakan pasar global tidak percaya pada kredibilitas fiskal dan
politik ekonomi RI.
Menkeu Baru, Arah Lama: Agresif Tanpa
Prudensi
Kekhawatiran investor bukan hanya soal ekonomi teknis,
melainkan juga politik kebijakan.
Menteri Keuangan baru dianggap terlalu agresif mendorong belanja tanpa
kalkulasi kehati-hatian fiskal. Pesan pasar jelas: Indonesia dinilai sedang bermain api dengan utang.
Alih-alih memperkuat disiplin fiskal, pemerintah justru
sibuk membangun narasi populis. Inilah yang membedakan Indonesia dari tetangga
seperti Vietnam atau Malaysia, yang mampu menjaga arus modal masuk karena
menunjukkan konsistensi kebijakan
dan disiplin fiskal.
Koordinasi Politik yang Kacau
Masalahnya bukan hanya pada Menkeu. Koordinasi politik-ekonomi di level kabinet terlihat rapuh. Pesan
yang sampai ke pasar internasional adalah kebijakan yang saling bertabrakan:
satu pihak bicara stabilitas, pihak lain mendorong program belanja jumbo tanpa
basis fiskal kuat.
Investor global membaca ini sebagai ketidakpastian
politik, dan modal benci ketidakpastian.
Risiko “Debt Spiral”
Naiknya CDS berarti biaya
utang pemerintah semakin mahal. Jika dibiarkan, APBN bisa terjebak dalam
spiral: bunga utang naik →
biaya pinjaman makin berat →
fiskal makin rapuh → risiko
gagal bayar makin tinggi.
Situasi ini mengingatkan pada krisis
1998 dalam versi lebih modern: bukan rupiah yang kolaps duluan, melainkan
kredibilitas fiskal yang hancur.
Butuh Kejujuran, Bukan Retorika
Pemerintah tidak bisa terus meninabobokan publik dengan
retorika “ekonomi aman terkendali”. Kepercayaan
global sedang runtuh, dan data CDS adalah buktinya.
Jika pengelolaan fiskal tetap ugal-ugalan, risiko gagal bayar tidak lagi
sekadar peringatan akademis, tapi bayangan
nyata di depan mata.
Politik ekonomi yang
salah arah bisa membuat Indonesia membayar harga paling mahal: kehilangan
kepercayaan, kehilangan modal, dan kehilangan kedaulatan fiskal.
