Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Soroti Efisiensi, Energi Terbarukan, dan Kinerja BUMN di Rapat Komisi XI DPR RI

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Soroti Efisiensi, Energi Terbarukan, dan Kinerja BUMN di Rapat Komisi XI DPR RI

 

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pandangannya mengenai berbagai isu ekonomi dan fiskal Indonesia dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Dalam paparannya, Menkeu menyoroti pentingnya efisiensi, pengembangan energi terbarukan, percepatan pembayaran subsidi, serta kritik terhadap kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pembangunan infrastruktur.

 

Menkeu Purbaya mengawali dengan pembahasan mengenai efisiensi dan pengurangan biaya di berbagai sektor, termasuk investasi di bidang pupuk. Ia juga menyinggung potensi energi terbarukan, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Meskipun mengakui adanya desain investasi PLTS yang besar, diperkirakan mencapai 75 miliar dolar AS, Purbaya menekankan bahwa biaya awal masih tinggi, yaitu 9 sen dolar AS per kWh. Namun, ia menyambut baik kabar bahwa biaya tersebut kini bisa ditekan hingga 6 sen dolar AS per kWh, yang jika terealisasi, pemerintah siap memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk mendukung proyek tersebut.

 

Salah satu fokus utama Menkeu adalah percepatan proses birokrasi dan pembayaran. Purbaya menyatakan bahwa ia memantau proposal-proposal terkait efisiensi dan pengurangan biaya dari berbagai kementerian, termasuk entitas seperti Danantara. Ia juga menyoroti proses pembayaran kompensasi dan subsidi yang seringkali memakan waktu lama, bahkan hingga tahun berikutnya. "Seharusnya Danantara lebih cerdas, awas besok!" tegas Purbaya, menekankan pentingnya pembayaran cepat agar dana tidak menganggur dan dapat segera menggerakkan perekonomian. Ia berharap proses pembayaran dapat diselesaikan dalam waktu sebulan untuk menghindari penundaan yang merugikan.

 

Kritik tajam juga dilayangkan Menkeu kepada Pertamina terkait pembangunan kilang minyak baru. Purbaya mengungkapkan bahwa sudah puluhan tahun Indonesia tidak membangun kilang baru dan janji Pertamina pada tahun 2018 untuk membangun tujuh kilang dalam lima tahun belum terealisasi. Ia mendesak Komisi XI DPR RI untuk turut serta mengawasi kinerja Pertamina, mengingat kerugian besar yang diderita negara akibat ketergantungan impor produk minyak dari Singapura.

 

Di sisi lain, Menkeu Purbaya juga menyoroti pentingnya subsidi dan bantuan sosial (bansos) sebagai "peredam kejut" (shock absorber) di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Ia menyebutkan alokasi bansos sebesar 137,5 triliun rupiah dan alokasi untuk kompensasi energi sebesar 429,4 triliun rupiah. Dana ini sangat krusial untuk menopang daya beli masyarakat lapisan bawah dan mencegah gejolak ekonomi yang lebih parah.

 

Sebagai penutup, Menkeu Purbaya menegaskan komitmen pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, sejalan dengan ambisi pertumbuhan 8%. Ia meminta dukungan dari Komisi XI DPR RI untuk memastikan kebijakan fiskal menjadi *shock absorber* yang efektif saat ekonomi melambat, dengan memberikan stimulus yang tepat, dan mengurangi stimulus saat ekonomi pulih. "Kami tidak akan pernah melupakan beban yang dihadapi masyarakat, utamanya ketika ekonominya sulit seperti kemarin," tutup Purbaya, berharap ke depan kondisi ekonomi akan membaik.