Ekonomi Panggung: Saat Politik Mengalahkan Kalkulasi
Ekonomi Panggung: Saat Politik
Mengalahkan Kalkulasi
Oleh: Rd. Rofik (Pemerhati ekonomi politik dari Gresik)
Pendahuluan: Antara
Data dan Cerita
Dalam dunia kebijakan ekonomi, ada dua bahasa yang saling
berebut ruang: bahasa angka dan bahasa cerita. Bahasa angka lahir dari disiplin
teknokrat—ia berbicara dalam rasio fiskal, inflasi, produktivitas, serta
analisis biaya-manfaat. Bahasa cerita, sebaliknya, lahir dari arena politik—ia
berbicara dalam slogan, simbol, dan narasi besar yang menggugah imajinasi
rakyat.
Indonesia hari ini semakin condong pada bahasa kedua.
Ekonomi bukan lagi tentang berapa besar biaya dan manfaat, melainkan seberapa
menarik narasi yang dibangun. Kita menyaksikan kelahiran ekonomi panggung, di mana kebijakan
lebih sering dipentaskan ketimbang dihitung.
Sejarah Singkat: Dari
Tekanan Angka ke Godaan Retorika
Era Orde Baru memberi contoh ekstrem tentang ekonomi
berbasis teknokrat. Widjojo Nitisastro dan tim ekonominya menjaga disiplin
fiskal, mendorong keterbukaan perdagangan, dan memastikan stabilitas makro.
Kebijakan memang tidak selalu ramah sosial, tetapi fondasi pertumbuhan jangka
panjang relatif terjaga.
Memasuki era reformasi dan demokrasi elektoral, logika
teknokrat itu semakin tersisih. Politik kompetitif menuntut narasi yang bisa
dijual cepat ke publik. Akibatnya, slogan seperti hilirisasi, kedaulatan
pangan, green economy, hingga ekonomi kerakyatan lebih sering
terdengar daripada diskusi serius soal basis data, trade-off fiskal, atau
dampak jangka panjang.
Perubahan ini bukan khas Indonesia. Populisme ekonomi juga
menguat di berbagai negara, dari Amerika Latin hingga Eropa Timur. Bedanya, di
Indonesia, narasi ekonomi tidak hanya dipakai sebagai alat komunikasi, tetapi
juga menjadi substansi utama kebijakan.
Empat Potret Ekonomi
Panggung
1. Subsidi Instan
Diskon tarif listrik dan transportasi digembar-gemborkan
sebagai bukti keberpihakan pada rakyat kecil. Rakyat senang, konsumsi terjaga,
dan pemerintah panen popularitas. Namun, diskusi publik tentang siapa yang
menanggung ongkos subsidi ini dan bagaimana dampak jangka panjang terhadap APBN
hampir tak terdengar.
2. Hilirisasi Nikel
Hilirisasi dipromosikan sebagai jalan menuju kedaulatan
ekonomi. Narasinya: Indonesia tidak lagi menjadi penjual bahan mentah, tetapi
produsen barang bernilai tambah. Namun, kenyataannya banyak smelter masih
dibiayai investor asing, sementara diversifikasi industri hilir berjalan
lamban. Dampak lingkungan juga jarang masuk ke dalam narasi resmi.
3. Ekonomi Hijau
Transisi energi dan green economy menjadi jargon favorit di
forum internasional. Pemerintah bicara soal energi terbarukan dan komitmen
emisi nol. Namun di balik layar, subsidi untuk energi fosil tetap besar, bahkan
lebih dominan daripada insentif energi hijau. Retorika lingkungan hidup
berjalan lebih cepat daripada kebijakan riil.
4. Program Rumah
Rakyat
Penyerahan 25 ribu rumah subsidi dipublikasikan dengan gegap
gempita. Namun backlog perumahan nasional lebih dari 12 juta unit. Secara
statistik, program ini ibarat setetes air di padang pasir. Tetapi dalam logika
politik, angka kecil pun bisa dipentaskan sebagai capaian besar.
Keempat contoh ini menegaskan satu hal: cerita lebih kuat daripada angka. Kebijakan menjadi panggung, bukan
instrumen teknis.
Bahaya di Balik
Retorika
Bahaya utama dari ekonomi panggung adalah lahirnya populisme ekonomi. Ia menawarkan solusi
cepat yang indah di mata publik, tetapi mengabaikan fondasi struktural.
Beberapa risikonya:
- Fiskal rapuh: subsidi jangka
pendek menggerus ruang fiskal untuk investasi produktif.
- Investasi enggan: ketidakpastian
kebijakan membuat investor ragu menanamkan modal jangka panjang.
- Masalah menumpuk: backlog
perumahan, ketergantungan energi fosil, dan defisit industri tetap tak
terselesaikan.
- Erosi kepercayaan publik: ketika
janji manis tak sejalan dengan realitas, kepercayaan rakyat bisa runtuh.
Sejarah dunia memberi banyak pelajaran. Di Venezuela,
populisme energi menghancurkan ekonomi. Di Argentina, janji subsidi berulang
kali menjerumuskan negara ke krisis fiskal. Indonesia belum sejauh itu, tetapi
gejalanya ada: politik mendominasi,
kalkulasi mundur.
Rasionalitas yang
Hilang
Mengapa rasionalitas begitu mudah tersisih? Pertama, karena
angka tidak menarik di mata politik. Publik lebih cepat tergerak oleh cerita
“kedaulatan pangan” daripada grafik produktivitas pertanian. Kedua, karena
demokrasi elektoral menuntut hasil cepat. Politisi butuh pencapaian yang bisa
dijual sebelum masa jabatan habis.
Akibatnya, kebijakan teknis sering dikorbankan. Diskusi
tentang keberlanjutan fiskal, kualitas investasi, atau biaya lingkungan
dianggap membosankan. Yang penting adalah headline
yang menjual.
Menemukan Jalan
Tengah
Kita tentu tidak bisa kembali ke era teknokratik yang steril
dari partisipasi publik. Demokrasi butuh narasi untuk menggerakkan dukungan.
Tetapi narasi seharusnya tidak menggantikan analisis. Yang kita perlukan adalah
sintesis:
- Rasionalitas sebagai fondasi:
kebijakan tetap berbasis data, kalkulasi fiskal, dan analisis manfaat
jangka panjang.
- Retorika sebagai jembatan: narasi
digunakan untuk menerjemahkan kebijakan teknis agar mudah dipahami rakyat.
- Transparansi risiko: pemerintah
harus berani mengungkap sisi pahit dari kebijakan, bukan hanya menjual
sisi manisnya.
Di banyak negara maju, komunikasi kebijakan sudah memadukan
dua hal ini. Uni Eropa, misalnya, menjual Green Deal dengan bahasa narasi
(“masa depan hijau untuk generasi mendatang”) tetapi tetap melampirkan dokumen
teknis penuh angka. Indonesia juga bisa menuju ke arah itu.
Refleksi untuk Masa
Depan
Ekonomi panggung mungkin memberi keuntungan politik jangka
pendek, tetapi ia rapuh sebagai strategi pembangunan. Dalam jangka panjang,
yang membuat negara bertahan bukanlah slogan, melainkan kemampuan menjaga
fiskal, meningkatkan produktivitas, dan mengelola sumber daya dengan bijak.
Indonesia berada di persimpangan jalan. Jika terus terjebak
dalam logika panggung, kita hanya akan mengulang siklus populisme yang
menyenangkan di depan, tetapi menyakitkan di belakang. Namun, jika mampu
mengawinkan retorika dan rasionalitas, kita bisa membangun ekonomi yang tidak
hanya indah di panggung, tetapi juga kokoh di fondasi.
Penutup: Dari
Panggung ke Fondasi
Ekonomi panggung memang gemerlap. Ia memukau publik,
memenangkan hati, dan memberi legitimasi politik. Tetapi gemerlap panggung
cepat padam. Fondasi rasionalitas jauh lebih menentukan, meski tak selalu
terlihat.
Pertanyaannya sederhana: maukah kita terus menonton panggung
yang penuh retorika, atau mulai membangun fondasi yang mungkin tak populer,
tetapi lebih tahan lama?
Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan wajah ekonomi
Indonesia satu dekade ke depan.
