Prabowo dan Rakyat yang Terbelit Utang: Antara Cinta yang Diharapkan dan Negara yang Terlambat Hadir
Prabowo dan Rakyat yang Terbelit
Utang: Antara Cinta yang Diharapkan dan Negara yang Terlambat Hadir
Dalam kehidupan rakyat kecil hari ini, utang bukan lagi pilihan, tapi napas bertahan.
Di balik setiap ponsel yang berbunyi karena penagih pinjol, di balik motor yang
ditarik leasing, ada kisah tentang orang yang dulu berjuang keras tapi kini
kalah oleh sistem yang tak berpihak. Ironisnya, sebagian besar dari mereka
bukan penjudi, bukan pemalas, bukan penipu — mereka hanya rakyat yang gagal
menahan badai ekonomi yang datang tanpa perlindungan.
Mereka para guru honorer, pedagang kecil, pekerja harian,
bahkan karyawan yang dirumahkan tanpa pesangon. Ketika harga naik, penghasilan
turun, dan kebutuhan keluarga tak bisa ditunda, mereka menyalakan satu-satunya
harapan yang tampak mudah: aplikasi pinjaman online atau leasing dengan janji
bunga ringan. Namun, sebagaimana janji dalam politik, janji dalam kredit sering
berubah jadi jerat.
Rakyat yang Bangkrut
Bukan Karena Judi, Tapi Karena Bertahan Hidup
Dalam berbagai riset sosial, lebih dari separuh pengguna
pinjol di Indonesia meminjam bukan untuk konsumsi mewah, melainkan untuk makan, pendidikan anak, dan biaya
kesehatan.
Artinya, utang itu lahir dari insting bertahan hidup, bukan dari
keserakahan. Mereka adalah korban dari ekonomi yang tidak memberi ruang napas.
Sayangnya, narasi publik sering menempatkan mereka dalam
posisi bersalah — seolah kebangkrutan adalah akibat moral pribadi, bukan akibat
sistem yang timpang. Padahal, di bawah sistem bunga tinggi dan penagihan
ilegal, banyak dari mereka justru menjadi korban
perbudakan ekonomi gaya baru.
Negara hadir ketika warganya mencuri, tapi absen ketika mereka ditindas secara
legal oleh korporasi.
Tugas Prabowo: Hadir
Sebagai Pelindung, Bukan Sekadar Penguasa
Kini, setelah menjadi presiden, Prabowo memiliki kesempatan
besar untuk menulis ulang wajah negara: negara
yang melindungi, bukan mengintimidasi; negara yang memeluk, bukan menuduh.
Ia sering berbicara tentang kedaulatan pangan, kemandirian
bangsa, dan kehormatan rakyat. Namun kedaulatan tidak akan berarti jika
rakyatnya hidup di bawah ancaman debt collector dan algoritma fintech.
Kemandirian tidak mungkin lahir dari rakyat yang tiap malam bersembunyi karena
tagihan.
Jika Prabowo benar ingin menjadi pemimpin yang dikenang, ia
harus menyelami derita rakyat utang
— bukan sekadar dari podium, tapi dari kebijakan yang nyata:
- Moratorium
penagihan ilegal yang disertai revisi regulasi pinjol.
- Program
restrukturisasi utang mikro berbasis perlindungan sosial.
- Lembaga
mediasi nasional antara rakyat dan lembaga keuangan, di luar jalur hukum
pidana.
- Edukasi
keuangan yang berpihak, bukan sekadar promosi literasi yang disponsori
fintech.
Rakyat tidak butuh belas kasihan; mereka butuh keadilan yang berbelas kasih.
Peran Purbaya Yudhi
Sadewa: Menkeu Baru, Hati Lama
Dalam pemerintahan Prabowo, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kini menjadi figur
kunci yang menentukan arah kebijakan fiskal.
Sebagai ekonom yang lama berada di lingkaran kebijakan publik, Purbaya membawa
reputasi sebagai teknokrat cerdas dan hati-hati — tapi di hadapannya kini
berdiri realitas pahit rakyat yang terjerat utang.
Purbaya pernah menyatakan niat untuk meninjau ulang catatan kredit macet rakyat kecil dalam
sistem SLIK OJK, agar tidak menghambat akses mereka pada layanan keuangan dan
KPR. Langkah itu patut diapresiasi, tetapi rakyat menunggu lebih:
apakah Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinannya akan berani membuat “kebijakan pemutihan moral” — bukan
hanya administratif?
Rakyat yang bangkrut bukan karena judi, tapi karena ekonomi
yang tidak adil, seharusnya mendapat ruang pemulihan, bukan stempel gagal bayar
seumur hidup.
Purbaya bisa menjadi pelopor dalam menciptakan Fasilitas Penyehatan Ekonomi Rakyat, yaitu skema penyelamatan yang
menghapus bunga predator, menghentikan penagihan ilegal, dan membuka kesempatan
baru bagi warga yang ingin bangkit tanpa stigma.
Jika Prabowo hadir dengan wibawa politik, maka Purbaya
semestinya hadir dengan akal dan empati
fiskal.
Keduanya akan menjadi duet yang kuat bila mengingat bahwa angka-angka ekonomi
sejatinya mewakili wajah manusia — wajah yang lelah, tapi masih berharap.
Membangun Rasa Aman
yang Lebih Dalam dari Sekadar Subsidi
Dalam situasi seperti ini, kehadiran negara tidak cukup
hanya dengan bantuan beras SPHP, BLT, atau kartu sembako. Karena seringkali,
bantuan itu datang tanpa rasa, hanya angka yang disalurkan.
Yang dibutuhkan rakyat kini adalah rasa
aman batiniah — keyakinan bahwa negara tidak akan membiarkan mereka
dipermalukan, diancam, dan dihancurkan oleh sistem utang yang brutal.
Prabowo bisa tampil sebagai figur yang menenangkan, bukan
dengan pidato keras atau parade militer, tapi dengan bahasa empati:
bahwa rakyat yang jatuh karena utang bukan musuh negara,
mereka adalah keluarga besar bangsa yang harus diangkat kembali.
Dan di titik inilah, Purbaya Yudhi Sadewa harus berdiri di
garis depan, memastikan setiap kebijakan
fiskal menyentuh hati nurani rakyat, bukan hanya tabel APBN.
Menutup Luka Sosial
yang Diam-Diam Membusuk
Utang rakyat hari ini bukan sekadar soal ekonomi, tapi soal
martabat.
Ia telah menciptakan luka sosial yang membusuk dalam diam — rumah tangga pecah,
harga diri hancur, dan kepercayaan pada negara menguap.
Jika Prabowo dan Purbaya berani mengulurkan tangan kepada mereka, itu akan
menjadi simbol transformatif bahwa kekuasaan bisa digunakan untuk menyembuhkan,
bukan sekadar mengatur.
Karena sejatinya, rakyat
tidak menolak pemimpin keras — mereka menolak pemimpin yang tidak punya hati.
“Negara yang besar bukan karena tentaranya kuat, tapi
karena rakyat kecilnya tidak takut menghadapi hari esok.”
