Ego Sektoral BPI Danantara vs Menkeu: Rakyat Jadi Penonton?

 

Ego Sektoral BPI Danantara vs Menkeu: Rakyat Jadi Penonton?

Rapat Komisi XI DPR RI baru-baru ini menyisakan potret ketidakkompakan elite ekonomi nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang baru saja dilantik menggantikan Sri Mulyani, tampak emosional ketika menanggapi keluhan BUMN soal keterlambatan pembayaran subsidi dan kompensasi. Nada tinggi dan ancaman “buka-bukaan fakta” yang ia lontarkan menunjukkan bukan hanya sengketa teknis, tetapi tarik-menarik otoritas antar-lembaga negara.

BPI Danantara: Investor Negara dengan Ambisi Luas

Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara memiliki mandat strategis dalam mengelola investasi negara dan memayungi BUMN strategis. Dari posisinya, Danantara seolah menempatkan diri sebagai pemilik kuasa korporasi negara. Tidak heran bila banyak BUMN lebih memilih “curhat” ke Danantara atau DPR ketimbang langsung menyelesaikan masalah dengan Kementerian Keuangan.

Namun sikap itu melahirkan friksi. Di mata Menkeu, kewenangan fiskal negara tetap berada di tangan bendahara negara. BPI Danantara bisa berperan, tapi tidak bisa menyaingi otoritas kas negara.

DPR: Panggung Aduan, Bukan Wasit

Di tengah ketegangan itu, DPR—yang seharusnya berfungsi sebagai wasit—justru lebih tampak sebagai penyalur keluhan. Komisi XI menjadi ruang di mana BUMN menuding keterlambatan dana, Danantara mengukuhkan posisinya, sementara Menkeu naik pitam membela kewenangannya. Alih-alih mencari solusi pro-rakyat, sidang berubah menjadi arena adu gengsi antar-elite.

Ego Sektoral, Rakyat Jadi Korban

Pertengkaran antara Menkeu, BPI Danantara, dan DPR tidak bisa dianggap remeh. Ada subsidi energi, listrik, dan pangan yang nasibnya dipertaruhkan. Jika pencairan subsidi macet, dampaknya langsung terasa ke masyarakat: harga BBM naik, tarif listrik mencekik, dan inflasi meroket.

Ketika elite saling sikut soal siapa yang lebih berhak mengatur BUMN dan kas negara, rakyatlah yang menanggung beban. Di pasar, di rumah tangga, dan di sawah, masyarakat menghadapi harga kebutuhan yang semakin tidak terkendali.

Saatnya Reformasi Tata Kelola

Perebutan kuasa fiskal antara Menkeu dan BPI Danantara adalah cermin ego sektoral yang berbahaya. Negara tidak boleh dikelola sebagai ajang rivalitas antar-lembaga. Koordinasi yang jelas, akuntabilitas transparan, dan orientasi kebijakan yang berpihak pada rakyat adalah syarat mutlak.

DPR mesti berhenti jadi “panggung curhat” dan kembali ke fungsinya sebagai pengawas yang berpihak pada publik. Menkeu harus memastikan kas negara tidak hanya kuat di atas kertas, tetapi benar-benar menopang kesejahteraan rakyat. Dan BPI Danantara perlu menempatkan diri sebagai penguat, bukan pesaing otoritas fiskal.

Artikel ini menegaskan bahwa konflik Purbaya–Kemenkeu–BPI Danantara bukan sekadar persoalan pribadi atau gengsi institusi. Ia adalah cermin dari betapa pengelolaan negara bisa terjebak dalam perebutan kuasa. Dan jika tidak segera diatasi, rakyatlah yang akan terus membayar harga dari ketidakkompakan elite.