Independensi Otoritas Keuangan Adalah Benteng Rakyat: Bahaya Laten Revisi UU P2SK
 |
Independensi Otoritas Keuangan Adalah
Benteng Rakyat: Bahaya Laten Revisi UU P2SK
Gresikbaik.my.id
Wacana revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan
Sektor Keuangan (UU P2SK) kini menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan
ekonom dan pelaku industri keuangan. Bukan karena sekadar soal teknis hukum,
melainkan karena pasal revisi ini membuka peluang bagi pemerintah untuk memberhentikan Gubernur Bank Indonesia
(BI), Ketua OJK, dan Ketua LPS sebelum masa jabatannya berakhir.
Langkah ini terlihat administratif, tapi dampaknya bisa
sangat politis. Jika lembaga-lembaga yang seharusnya menjaga stabilitas ekonomi
berada di bawah bayang-bayang kekuasaan, maka independensi moneter dan keuangan akan hilang.
Independensi: Pilar
Ekonomi yang Tak Boleh Diganggu
Setelah krisis 1998, Indonesia belajar dengan cara paling
mahal: ketika bank sentral tidak independen, ekonomi bisa kolaps dalam sekejap.
BI yang dulu bisa diintervensi politik dipaksa menyalurkan dana BLBI ke
bank-bank konglomerat bermasalah. Akibatnya, rupiah terjun bebas, inflasi
mencapai 77 persen, dan rakyat kecil jadi korban paling berat.
Reformasi 1999 kemudian menjadikan independensi BI, OJK, dan LPS sebagai fondasi ekonomi nasional.
Mereka dirancang agar kebijakan suku bunga, pengawasan bank, dan penjaminan
simpanan tidak bisa diubah hanya karena tekanan politik sesaat.
Tapi kini, dengan revisi UU P2SK, fondasi itu sedang
diguncang kembali.
Ketika “Koordinasi”
Jadi Topeng Kekuasaan
Pemerintah beralasan revisi ini untuk memperkuat koordinasi
antar-otoritas. Tapi, seperti kata Eko B. Supriyanto, Pimpinan Redaksi
Infobank, “Koordinasi macam apa jika
satu pihak memegang pisau di leher pihak lain?”
Kebijakan ekonomi yang seharusnya berbasis analisis data dan kehati-hatian bisa
berubah menjadi alat politik menjelang pemilu.
Bayangkan jika suku bunga ditekan hanya demi menciptakan
euforia ekonomi sementara, tanpa memperhitungkan inflasi. UMKM mungkin akan
merasa terbantu sesaat karena kredit jadi lebih murah, tapi begitu inflasi
naik, harga bahan baku melonjak, dan nilai uang tabungan menurun. Rakyat kecil
lagi-lagi jadi korban.
Dampak Nyata bagi
Daerah: Dari Jakarta ke Gresik
Bagi daerah seperti Gresik,
kebijakan moneter yang tidak stabil langsung terasa.
- Bunga kredit UMKM bisa berubah
tidak wajar.
- Nilai tabungan masyarakat bisa
turun karena inflasi.
- Kepercayaan investor lokal akan
menurun karena ketidakpastian arah kebijakan.
Padahal, Gresik tengah tumbuh dengan geliat industri,
pelabuhan, dan sektor UMKM yang membutuhkan stabilitas perbankan. Jika
kepercayaan terhadap sistem keuangan goyah, maka arus investasi dan pembiayaan
di daerah pun ikut tersendat.
Kita tidak bicara teori, tapi soal keseharian rakyat: harga
bahan pokok, biaya pendidikan, cicilan motor, dan tabungan keluarga.
Belajar dari Negara
Lain: Saat Kekuasaan Menyeret Ekonomi
Lihat Turki, Argentina, dan Venezuela.
Ketika bank sentral mereka tunduk pada tekanan politik, mata uang hancur dan
rakyat kehilangan daya beli. Inflasi di Turki sempat menembus 85 persen, di
Argentina bahkan di atas 100 persen.
Pemerintah bisa dengan mudah “mencetak uang” untuk menutup defisit, tapi
konsekuensinya ekonomi rakyat habis terbakar inflasi.
Apakah kita mau mengulang kesalahan yang sama?
Benteng Terakhir:
Kepercayaan Publik
Kepercayaan publik terhadap BI, OJK, dan LPS adalah modal
utama menjaga ekonomi tetap tenang di tengah gejolak global.
Jika lembaga-lembaga ini tidak lagi dipercaya independen, investor akan ragu
menanamkan modal, bank akan menahan ekspansi, dan masyarakat mulai menarik
simpanan. Inilah yang disebut efek domino krisis keuangan.
Maka, revisi UU P2SK ini bukan sekadar soal pasal hukum — ini soal arah masa depan ekonomi nasional.
Penutup: Jaga
Kedaulatan Ekonomi, Mulai dari Independensi
Pemerintah boleh kuat, tapi lembaga keuangan harus tetap
independen.
Karena kekuatan tanpa kontrol justru membawa petaka.
Independensi otoritas keuangan bukan milik elit Jakarta, tapi milik rakyat
seluruh Indonesia — termasuk pelaku usaha kecil di Gresik yang menggantungkan
hidup pada stabilitas rupiah dan kepercayaan terhadap bank.
Menyerahkan BI, OJK, dan LPS ke dalam kendali politik sama
saja dengan menukar kedaulatan ekonomi rakyat dengan libido kekuasaan.
Dan sejarah telah membuktikan: harga dari kesalahan itu terlalu mahal untuk diulang.
