Ratusan Siswa Keracunan Massal di Banggai Kepulauan: Pukulan Berat bagi Program Makan Bergizi Gratis
Ratusan Siswa
Keracunan Massal di Banggai Kepulauan: Pukulan Berat bagi Program Makan Bergizi
Gratis
Banggai Kepulauan,
Sulawesi Tengah — Kasus dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan siswa
di Kecamatan Tinangkung, Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, pada Rabu (17/9)
menjadi pukulan telak bagi kredibilitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebanyak 200 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA mengalami gejala mual,
muntah, dan pusing usai menyantap menu ikan cakalang yang disediakan dalam
program tersebut. Sebagian korban kini dirawat intensif di RS Trikora Salakan,
sementara BPBD setempat mendirikan tenda darurat untuk mengantisipasi lonjakan
pasien.
MBG di Persimpangan
Jalan
Program MBG merupakan janji kampanye utama Presiden Prabowo
Subianto dengan target menyediakan makanan bergizi bagi jutaan siswa di seluruh
Indonesia. Namun, insiden di Banggai memunculkan pertanyaan serius mengenai
standar higienitas, distribusi, dan pengawasan pelaksanaan program. Alih-alih
menambah legitimasi, kasus ini berpotensi menjadi bumerang politik bagi
pemerintah pusat.
Analisis Dampak
Politik
- Keamanan Pangan Jadi Sorotan
Keamanan pangan terbukti masih menjadi celah besar. Menu bergizi tidak ada artinya jika justru menimbulkan keracunan. Kejadian ini memperlemah klaim pemerintah bahwa MBG adalah solusi gizi anak bangsa. - Beban Politik di Tengah Kritik
Anggaran
Dengan anggaran jumbo, MBG sejak awal dikritik menggerus porsi sektor pendidikan. Kasus keracunan semakin menguatkan argumen bahwa program ini rawan salah kelola. - Efek Psikologis pada Orangtua dan
Siswa
Kepercayaan orangtua terhadap MBG berpotensi runtuh. Alih-alih merasa terbantu, mereka justru khawatir keselamatan anaknya.
Frame Politik
- Oposisi: Menjadikan kasus ini
sebagai senjata kritik. Narasi “uang triliunan justru membahayakan
anak-anak” akan mudah diterima publik.
- DPR: Memiliki momentum untuk
menekan pemerintah dengan wacana audit total hingga moratorium MBG.
- Pemerintah Daerah: Berisiko
menjadi kambing hitam jika pusat enggan mengakui kelemahan sistem.
- Pemerintah Pusat: Harus melakukan damage
control cepat, termasuk audit menyeluruh dan sanksi bagi pihak yang
lalai.
Skenario 3 Arah
- Best Case: Pemerintah sigap, audit
transparan, kesalahan teknis terbukti lokal. Publik masih percaya MBG
dengan catatan perbaikan.
- Middle Case: Respons lambat, isu
melebar ke DPR dan media, publik makin skeptis. MBG terus berjalan namun
jadi beban politik.
- Worst Case: Kasus serupa muncul di
berbagai daerah, terbongkar adanya korupsi atau distribusi fiktif. MBG
kehilangan legitimasi, bahkan bisa dipangkas atau dihentikan.
Timeline 6 Bulan ke
Depan
- Bulan 1 (September–Oktober 2025):
Investigasi awal, audit teknis makanan di Banggai, pemerintah pusat
keluarkan pernyataan resmi. DPR mulai menggelar rapat dengar pendapat.
Oposisi mengangkat isu ini ke media.
- Bulan 2–3 (November–Desember 2025):
Hasil audit awal dipublikasikan. Jika respons pemerintah cepat, publikasi
diarahkan pada kesalahan teknis lokal. Jika lamban, isu meluas, muncul
tuntutan moratorium. Media sosial tetap ramai dengan kritik.
- Bulan 4 (Januari 2026): Jika ada
kasus baru di daerah lain, narasi negatif semakin kuat. DPR bisa mendorong
pembentukan Pansus MBG. Oposisi makin gencar menjadikan isu ini alat
serangan.
- Bulan 5–6 (Februari–Maret 2026):
Best case: pemerintah tunjukkan reformasi besar-besaran, standar keamanan
pangan diperketat, MBG dipertahankan dengan wajah baru. Middle case: MBG
tetap berjalan namun dengan citra rusak. Worst case: MBG jadi skandal
nasional, dipangkas atau bahkan dihentikan.
Penutup
Insiden Banggai Kepulauan bisa menjadi wake-up call bagi pemerintah. Program sebesar MBG tidak hanya
diukur dari jumlah penerima, tetapi juga dari keamanan, mutu, dan kepercayaan
publik. Jika pemerintah gagal mengendalikan situasi ini, MBG yang semula
diproyeksikan sebagai legacy program Presiden Prabowo berpotensi berubah
menjadi liabilitas politik nasional.
