Program MBG di Gresik: Janji Gerakkan Ekonomi Pedagang Belum Terwujud, Pasar Baru Tetap Sepi
Program MBG di Gresik: Janji Gerakkan Ekonomi Pedagang Belum Terwujud, Pasar Baru Tetap Sepi
Program MBG di
Gresik: Janji Gerakkan Ekonomi Pedagang Belum Terwujud, Pasar Baru Tetap Sepi
Gresik – Program
Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sejak awal digadang mampu menjadi motor
penggerak ekonomi pedagang lokal, kini menuai sorotan. Di Pasar Baru Gresik,
para pedagang mengaku belum merasakan dampak positifnya.
Ketua Paguyuban Pasar Baru Gresik, Edy Chumaidi, menuturkan bahwa sejak MBG berjalan, pihaknya tak
pernah diajak menjadi pemasok kebutuhan bahan baku program tersebut.
Menurutnya, Satuan Pelayanan Pemenuhan
Gizi (SPPG) justru lebih memilih menggandeng pemasok bermodal besar yang
mampu mengirim barang dengan skema pembayaran ditunda.
“Mungkin banyak pedagang besar yang bisa mensuplai dengan
model pembayaran ditunda, sehingga langsung bos besar. Selama ada MBG, Pasar
Baru Gresik tetap sepi,” ujar Edy, Minggu (7/9/2025).
Dampak Ganda:
Pedagang Tak Terlibat, Pasar Sepi
Selain kecewa tidak dilibatkan, pedagang juga mengeluhkan
sepinya aktivitas jual beli di Pasar Baru Gresik. Salah satu penyebabnya adalah
keberadaan pedagang kaki lima (PKL)
yang berjualan di Jalan Usman Sadar, Kelurahan Karangturi, pada dini hari
antara pukul 00.00–05.00 WIB.
Padahal, pasar resmi seperti Pasar Baru Gresik dan Pasar
Krempyeng juga mulai buka sejak tengah malam. Kondisi ini membuat pembeli
memilih bertransaksi di luar pasar, yang bebas retribusi dan lebih dekat
aksesnya.
“Seharusnya semua pedagang dimasukkan ke Pasar Krempyeng,
agar retribusi parkir dan kios bisa dibayar,” tegas Edy.
Pedagang berharap ada penindakan
tegas terhadap PKL yang berjualan di luar area pasar resmi, demi
menciptakan persaingan yang adil dan pemasukan retribusi yang jelas bagi
pemerintah daerah.
Keterbatasan
Infrastruktur MBG
Kondisi ini diperburuk oleh fakta bahwa MBG di Gresik masih
terkendala keterbatasan dapur produksi. Berdasarkan data DPRD Gresik, hingga
pertengahan 2025, dari kebutuhan 174
titik dapur, baru sekitar 9 titik
yang beroperasi penuh. Hal ini membuat distribusi MBG belum merata, sehingga
pelibatan pedagang lokal juga terbatas.
Komisi IV DPRD Gresik menyebutkan bahwa sebagian besar dapur
yang ada belum memenuhi standar BGN
dan SPPG, sehingga hanya
mengandalkan katering besar yang sudah memenuhi persyaratan.
Analisis: Mengapa
Dampak Ekonomi MBG Belum Terasa?
- Skema Pengadaan Tertutup – Pemasok
besar lebih diutamakan karena mampu menerima pembayaran tertunda,
sementara pedagang kecil tidak sanggup menanggung beban modal.
- Infrastruktur Terbatas –
Sedikitnya dapur MBG aktif membuat jangkauan program sempit, sehingga
peluang pemasok lokal berkurang.
- Persaingan Pasar Tidak Sehat – PKL
yang berjualan di luar jam dan lokasi resmi menyedot pembeli dari pasar
tradisional.
Rekomendasi Kebijakan
- Buka peluang kemitraan bagi pedagang
lokal sebagai pemasok MBG, dengan skema pembayaran yang tidak
memberatkan modal mereka.
- Perluasan dapur MBG sesuai target
100 titik hingga Oktober 2025 untuk memperluas jangkauan dan melibatkan
lebih banyak pemasok lokal.
- Penataan PKL dini hari agar
seluruh transaksi terpusat di pasar resmi, sekaligus meningkatkan
pendapatan retribusi daerah.
Jika langkah-langkah tersebut dilakukan, MBG berpotensi
tidak hanya meningkatkan gizi siswa, tetapi juga menjadi motor penggerak
ekonomi rakyat sesuai visi awalnya.
