Bupati Faida Margaret Thatcer-nya Jember
Bupati dr Faida seakan tidak begitu menghiraukan persoalan politik antara dirinya dengan 50 anggota DPRD Kabupaten Jember. Bupati perempuan pertama di Kabupaten Jember ini meyakini apa yang dia lakukan tidak berbenturan dengan aturan, tidak ada persoalan hukum, namun mungkin hanya masalah poltik saja. Sebab, kebetulan tahun ini sebagai petahana, Bupati Faida mencalonkan kembali sebagai Bupati Jember non parpol alias independen.
Memahami sosok Faida, mungkin bisa dibandingkan dengan kepala daerah perempuan lain di Jawa Timur, mulai Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawangsa dan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Namun yang punya pengalaman dimakzulkan oleh mereka ‘wakil rakyat’ ini hanya Wali Kota Surabaya.
Pada periode pertama kepemimpinan Tri Rismaharini juga pernah mengalami kejadian pahit, yakni dimosi tidak percaya oleh DPRD Kota Surabaya. Saat itu Tri Rismaharini dimakzulkan oleh Armuji dan anggota dewan Kota Surabaya lainnya karena dianggap menyalahi aturan dalam menerbitkan Perwali.
Perwali yang mengatur tentang kenaikan pajak reklame itu dinilai memberatkan dunia usaha. Namun belakangan alasan itu hanya sebagai upaya untuk menutupi diri sejumlah anggota dewan yang sebagian di antaranya nyambi sebagai pengusaha reklame dan usaha periklanan.
Pemakzulan itu akhirnya ditolak oleh Kementerian Dalam Negeri. Mendagri saat itu menilai jika peraturan walikota yang dinilai tidak tepat, seharusnya cukup dikoreksi oleh Gubernur Jawa Timur. Dan tidak perlu sampai ada upaya pemakzulan terhadap walikota yang telah mengeluarkan peraturan itu.
Alasan yang diajukan anggota DPRD Surabaya untuk memakzulkan Tri adalah tidak berdasar. Serta dianggap tidak memenuhi kriteria persyaratan kalau sekedar itu untuk berhentikan kepala daerah. Sebab, upaya politik ini justru mengganggu stabilitas di daerah. Lantas bagaimana dengan Jember. Saya melihat persoalan sama, karena sebagian anggota DPRD Jember ternyata memiliki kepentingan lain di luar urusan pemakzulan.
Di kalangan birokrat, Bupati Faida dikenal tegas, dan tidak kompromi terutama kalau sudah menyangkut kebijakan anggaran dan pembangunan. Semua kebijakan dan kegiatan yang didanai APBD harus melalui mekanisme sesuai peruntukan dan peraturan. Tidak ada yang namanya proyek titipan, tidak ada namanya pesan anggaran belanja, apalagi yang namanya uang gedok.
Di tempat lain mungkin masalah kompromi antara eksekutif dan legislatif terjadi dan diselesaikan di bawah tangan antara kepala daerah melalui sekretaris daerah dan organisasi perangkat daerah. Walaupun, sekali lagi walaupun, banyak juga yang kejebak dan tercebur masalah hukum. Sebut saja 41 pimpinan dan anggota DPRD Malang harus meringkuk di sel penjara KPK bersama Wali Kota Malang Moch Anton dalam kasus suap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015.
Sementara Faida, yang saya kenal dan pendapat dari sejumlah kepala dinas, kepala bagian serta tokoh masyarakat Jember, dikenal alot kalau sudah diajak kompromi. Setidaknya pengalaman itu disampaikan Menkopolhukam Mahfud MD dalam tulisannya berjudul ‘Ada Kepala Daerah Faida’ yang dimuat di salahsatu koran ibu kota pada 2017.
Kala itu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengungkapkan betapa Faida tidak sudi tunduk terhadap pihak-pihak yang mencoba menekannya agar berbuat melanggar hukum. Mahfud menuturkan, pengalaman panjang keluarga Faida yang memberi pelayanan kesehatan secara gratis kepada warga-warga miskin telah menyebabkan popularitas dan elektabilitasnya melambung tanpa berkampanye.
Setelah dilamar oleh banyak parpol dan benar-benar terpilih tanpa mengeluarkan biaya yang berlebihan dia tampil dengan gagah, tidak tersandera, dan tidak bisa ditekan oleh siapa pun. Sehingga yang mau menekan melalui mekanisme anggaran daerah dia hadapi dengan gagah, yang mengancam mau membongkar korupsi di tubuh pemda, dia persilakan.
Kemudian jika ada oknum anggota DPRD yang menghambat pengesahan RAPBD dengan isyarat atau pesan yang bisa diduga minta ‘kemenyan’ atau meminta bagian dana tertentu secara haram atau memesan proyek tertentu, dia lawan. Pakar hukum Tata Negara ini menyebutkan jika Faida diuji melalui oknum penegak hukum. Dia didatangi oleh oknum yang mengatakan bahwa di Pemda Jember ada korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat tertentu.
Sang oknum meminta kemenyan juga agar kasus itu tak perlu dibongkar. Akan tetapi Faida bilang, “bongkar saja dan periksa yang bersangkutan”. Sehingga Faida menegaskan, kalau perlu dihukum saja semua. “Saya tak akan melindungi. Kalau ada yang perlu dibersihkan, ya bersihkan saja. Itu malah baik bagi negara,” kata Mahfud, menirukan Faida.
Kini pemakzulan menunggu fatwa dari Mahkamah Agung. Baik Gubernur Jatim maupun Kementerian Dalam Negeri tidak akan serta merta melaksanakan keinginan 50 anggota DPRD Jember yang meminta Faida dicopot dari jabatannya sebagai bupati. Bahkan seakan tanpa beban, Faida tidak mempedulikan langkah politik pada ‘wakil rakyat’ ini. Setidaknya Faida berkeyakinan dirinya didukung oleh masyarakat Jember.
Saat maju melalui jalur independen, Faida mendapatkan 178.224 dukungan KTP masyarakatnya. Jumlah ini sudah aman dan Faida sudah diloloskan oleh KPUD Jember menjadi kontestan Pemilihan Bupati Jember 2020, 9 Desember mendatang. Faida nantinya akan berhadapan dengan lawan-lawan politiknya yang maju melalui jalur partai politik. Pilkada Jember ini jauh lebih menarik dibanding Pilwali Surabaya atau Pilbup lainnya.
Dan saat ini partai politik pemilik kursi juga lagi berhitung siapa calon yang akan diusung melawan Faida. Belum ada tanda-tanda calon kuat yang berhadapan dengan Faida nanti. Sebab, Faida di kalangan kaum wong cilik dikenal sosok perempuan yang santun, cantik, perhatian serta kebijakannya sering bersentuhan dengan masyarakat. Sehingga untuk mendapatkan lawan yang seimbang, maka 9 partai politik yang memberi mosi tidak percaya kepada Bupati Jember harus benar-benar jeli membangun karakter yang sepada menghadapi Faida.
Pilbup Jember 2020 akan menjadi ajang pembuktian siapa yang benar-benar didukung rakyat Jember, siapa yang mendapat legitimasi wong Jember. Apakah seorang Faida yang dikenal merakyat dan tidak kompromi, ataukah justru bupati yang diusung 9 partai politik yang memiki kursi di DPRD Kabupaten Jember. Nanti masyarakat Jember yang akan menjawabnya. Dan jawaban itu akan menjadi ‘sanksi moral politik’ bagi pihak yang bertikai. Bupati atau wakil rakyat. Kita tunggu saja nanti. Namun jika melihat sosok mantan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcer, agaknya sikap tegas terhadap lawan politik dan berpihak pada rakyatnya agaknya membuka peluang untuk menjabat kembali di periode kedua Bupati Jember.
Posting Komentar
Posting Komentar