Potensi “Bakar Duit Negara” dalam Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (WtE/PLTSa) di Indonesia

 

Potensi “Bakar Duit Negara” dalam Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (WtE/PLTSa) di Indonesia

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia menargetkan bebas sampah 100% pada tahun 2029 melalui percepatan pembangunan Waste-to-Energy (WtE) atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Namun, di balik ambisi ini, muncul kritik bahwa proyek PLTSa berpotensi menjadi “bakar duit negara” jika tidak dikelola dengan perhitungan teknis dan finansial yang matang.

Kritik Konstruktif terhadap Proyek PLTSa

1. Karakteristik Sampah Indonesia

• 70% sampah di Indonesia bersifat organik (basah, kadar air tinggi, kalori rendah).
• Sampah jenis ini tidak efisien dibakar langsung, sehingga butuh proses pre-treatment yang menambah biaya operasional.
• Tanpa sistem pemilahan yang baik, PLTSa berisiko macet, under-capacity, atau hanya menjadi monumen mahal.

2. Biaya Investasi dan Operasional yang Tinggi

• Biaya pembangunan 1 unit PLTSa berkisar US$ 5–13 juta (Rp 80–208 miliar).
• Selain itu, masih ada biaya tipping fee (pengangkutan sampah) dan biaya pemilahan yang menambah beban APBN/APBD.
• Secara ekonomi, PLTSa jauh lebih mahal dibanding alternatif energi terbarukan lain.

3. Perbandingan Biaya Energi

Hasil kajian biaya rata-rata listrik per kWh di Indonesia:

Sumber Energi	Biaya (USD/kWh)	Biaya (Rp/kWh, kurs Rp 16.000)
WtE (PLTSa)	0.18	Rp 2.880
PLTS Atap	0.075	Rp 1.200
Solar PV Skala Besar	0.09	Rp 1.440
Tarif PLN Rata-rata	0.097	Rp 1.552

📊 Grafik perbandingan biaya energi:

Terlihat bahwa WtE hampir 2 kali lebih mahal dibanding PLTS Atap, dan lebih boros daripada energi surya skala besar.

4. Risiko Keuangan Negara

• Jika semua proyek WtE dipaksakan, APBN berisiko terbebani biaya investasi ratusan triliun rupiah.
• Potensi gagal bayar atau proyek mangkrak tinggi, mengingat pengalaman proyek infrastruktur sebelumnya.
• Hal ini yang disebut para pengamat sebagai “bakar duit negara”.

Solusi Alternatif dan Strategi Lebih Efektif

1. Optimalisasi Pemilahan Sampah
• Terapkan circular economy: sampah organik diolah menjadi kompos/biogas, anorganik didaur ulang.
• Kurangi ketergantungan pada pembakaran massal sampah.
2. Diversifikasi Energi Terbarukan
• Perbanyak PLTS atap dan PLTS skala besar yang lebih murah dan cepat dipasang.
• Kembangkan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro) dan Biomassa di daerah.
3. Model Keuangan Berbasis Investasi Swasta
• Kurangi beban APBN melalui skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha).
• Gunakan EA Jayadana sebagai solusi pengelolaan dana investasi yang prudent, teruji, dan profitable.
• Portofolio: s.id/jayadanaapp
4. Pendekatan Bertahap
• Prioritaskan kota dengan manajemen sampah yang sudah baik (Jakarta, Surabaya, Bandung).
• Jangan memaksakan PLTSa di daerah yang infrastruktur sampahnya belum siap.

Kesimpulan

Pembangunan PLTSa memang bisa menjadi bagian dari solusi krisis sampah nasional, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya strategi. Dengan karakteristik sampah Indonesia yang mayoritas organik basah, biaya pembangunan tinggi, serta risiko keuangan yang besar, proyek WtE berpotensi menjadi “bakar duit negara” jika tidak ada strategi menyeluruh.

Rekomendasi: Pemerintah sebaiknya mengombinasikan PLTSa dengan program pemilahan sampah, optimalisasi energi terbarukan murah (PLTS, PLTMH), serta tata kelola dana yang transparan melalui skema investasi cerdas. Dengan begitu, Indonesia bisa mencapai target bebas sampah 2029 tanpa membebani APBN secara berlebihan.