Misteri Pergantian Sri Mulyani: Purbaya Hadapi Bom Waktu Fiskal

 

Misteri Pergantian Sri Mulyani: Purbaya Hadapi Bom Waktu Fiskal

Pergantian Sri Mulyani Indrawati dari kursi Menteri Keuangan setelah lebih dari 15 tahun menjabat menimbulkan tanda tanya besar. Presiden Prabowo Subianto memang telah melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai penggantinya, namun alasan pasti di balik keputusan tersebut masih menjadi misteri.

Di tengah ketidakjelasan ini, muncul dugaan publik bahwa pergantian ini terkait insiden penjarahan kediaman Sri Mulyani — yang disebut-sebut sebagai akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan fiskal yang dianggap tidak pro rakyat. Jika benar, langkah ini berpotensi memicu keguncangan kepercayaan dari dunia usaha, pasar, dan masyarakat.

“Kalau pergantian ini karena tekanan akibat penjarahan, dampaknya bisa fatal bagi stabilitas ekonomi,” tegas pengamat ekonomi Fadhil. “Siapapun Menkeunya, masalah fiskal Indonesia saat ini tidak punya pilihan mudah.”

---

Sinyal Perubahan: Celios Sebut Angin Segar

Center of Economics and Law Studies (Celios) justru menyambut positif pergantian ini. Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menilai Sri Mulyani gagal mengawal pajak berkeadilan, mengelola belanja negara dengan hati-hati, dan membatasi beban utang yang kian menjerat ruang fiskal.

“Tugas paling mendesak Menkeu baru adalah mengembalikan kepercayaan publik,” ujar Bhima.

Celios menyatakan akan mengawal kebijakan Purbaya secara kritis, berbasis data, dan tanpa kompromi.

---

PR Berat: Purbaya di Tengah Tekanan Politik dan Pasar

Menurut Celios, setidaknya ada lima pekerjaan rumah mendesak yang menanti Purbaya:

1. Reformasi Pajak Berkeadilan
• Turunkan PPN menjadi 8%.
• Naikkan PTKP menjadi Rp7 juta/bulan agar daya beli masyarakat menengah-bawah tidak tergerus.
2. Efisiensi Anggaran Tanpa Mengorbankan Rakyat
• Hentikan pemangkasan transfer daerah yang memicu kenaikan pajak daerah dan membebani masyarakat.
3. Restrukturisasi Utang Negara
• Negosiasi debt swap untuk transisi energi dan konservasi alam.
• Upayakan pembatalan utang yang merugikan negara.
4. Bersihkan Kemenkeu dari Rangkap Jabatan
• Copot pejabat yang rangkap jabatan di BUMN sesuai putusan MK.
5. Audit dan Transparansi Insentif Fiskal
• Periksa perusahaan penerima tax holiday dan tax allowances.
• Hentikan insentif yang memperlebar kesenjangan antara konglomerat dan UMKM.

---

Ancaman Bom Waktu

Jika Purbaya gagal meredam ketegangan fiskal, ruang gerak pemerintah akan semakin sempit, sementara tekanan publik dan pasar akan meningkat. Keberhasilannya tidak hanya diukur dari neraca APBN, tetapi juga dari kemampuannya mengembalikan rasa percaya rakyat pada kebijakan negara.

Pergantian ini bisa menjadi momentum reformasi besar-besaran di Kementerian Keuangan, atau justru menjadi awal dari krisis kepercayaan yang lebih dalam.

 

Kata "fiskal" berasal dari bahasa Latin yaitu fiscus, yang artinya keranjang uang atau perbendaharaan negara.

• Dalam bahasa Latin, fiscus merujuk pada tempat penyimpanan uang atau dana milik kaisar Romawi.
• Dari Latin, kata ini masuk ke bahasa Belanda sebagai fiscaal, lalu ke bahasa Indonesia menjadi fiskal, dengan makna yang berkaitan dengan keuangan negara, pajak, dan anggaran.