Demo “Unite the Kingdom” di London: Ribuan Massa Suarakan Isu Imigrasi dan Kebebasan Berpendapat
Demo “Unite the Kingdom” di London: Ribuan Massa Suarakan Isu Imigrasi dan Kebebasan Berpendapat
You are the media now https://t.co/ja0FgwzTev
— Elon Musk (@elonmusk) September 13, 2025
London, 13 September 2025 – Aksi unjuk rasa besar bertajuk “Unite the Kingdom” digelar di pusat Kota London, Sabtu (13/9). Aksi ini dipimpin oleh aktivis sayap kanan Inggris, Tommy Robinson, yang dikenal dengan retorika kerasnya terhadap isu imigrasi.
Menurut keterangan resmi Kepolisian Metropolitan London (Met Police), jumlah massa yang hadir mencapai sekitar 110.000 orang. Polisi menyebut angka ini didapat melalui analisis CCTV serta pantauan helikopter. Sementara itu, pihak penyelenggara mengklaim jumlah peserta jauh lebih besar, bahkan hingga jutaan, meski klaim tersebut tidak didukung perhitungan independen.
Tujuan dan Isu Utama Demo
Aksi ini digelar untuk menyuarakan beberapa isu utama, di antaranya:
- Kebebasan berpendapat (free speech) yang menurut para peserta semakin terancam.
- Penolakan terhadap imigrasi massal, yang dinilai mengubah wajah budaya dan sosial Inggris.
- Penguatan identitas nasional, dengan slogan menyatukan kembali “Kerajaan Inggris” di tengah polarisasi politik dan sosial.
Di sisi lain, aksi tandingan juga berlangsung di bawah bendera kelompok Stand Up To Racism. Sekitar 5.000 orang turun ke jalan untuk menolak narasi yang mereka nilai rasis dan diskriminatif. Kehadiran dua kubu ini sempat menimbulkan ketegangan, termasuk bentrokan kecil antara massa dengan aparat kepolisian.
Dinamika di Lapangan
Sejumlah laporan menyebutkan adanya insiden pelemparan botol, flare, hingga upaya menerobos barikade polisi. Beberapa petugas mengalami luka akibat insiden tersebut, meski situasi secara umum dapat dikendalikan aparat keamanan.
Catatan
Demo ini memperlihatkan bagaimana isu imigrasi dan kebebasan berekspresi masih menjadi topik hangat yang membelah masyarakat Inggris. Perbedaan tajam antara klaim penyelenggara dan data resmi kepolisian juga menyoroti bagaimana narasi publik kerap dipengaruhi oleh persepsi politik.
