383 Ekonom Bersatu: Populisme Fiskal Jadi Bom Waktu Politik
 |
| Lili Yan Ing |
383 Ekonom Bersatu: Populisme Fiskal
Jadi Bom Waktu Politik
Rachmad Rofik -pemerhati ekonomi politik dan trader berbasis AI
Indonesia sedang berjalan di tepi jurang. 383 ekonom dan 283 pemerhati ekonomi yang
bersatu dalam Aliansi Ekonom Indonesia jelas bukan angka kecil—ini sinyal
konsensus kuat bahwa arah kebijakan negara sedang salah besar.
Menurut inisiatornya, Lili Yan Ing, krisis yang kita hadapi bukan sekadar perlambatan
ekonomi global, tetapi kegagalan
tata kelola domestik. Ketika gelombang protes publik semakin besar, itu
bukan hanya ekspresi marah, melainkan peringatan dini bahwa legitimasi politik
sedang rapuh.
Populisme Fiskal:
Politik Membeli Simpati
Kebijakan seperti Makan Bergizi Gratis, koperasi
politik Merah Putih, hilirisasi, dan subsidi energi jumbo menelan Rp 1.414 triliun (37,4% APBN 2026).
Angka fantastis ini sejatinya bukan instrumen pembangunan, melainkan alat patronase politik. Pemerintah
sedang membeli simpati rakyat dengan fiskal negara, padahal ongkosnya adalah:
- Anggaran
kesehatan dan pendidikan tergerus.
- UMKM
yang semestinya diberdayakan justru terpinggirkan.
- Ruang
fiskal untuk menghadapi guncangan global makin sempit.
Secara ekonomi, ini mirip resep menuju krisis fiskal. Secara politik, ini
adalah pola scapegoating—rakyat
diberi ilusi bantuan, sementara struktur ekonomi makin terkonsentrasi di tangan
segelintir elit.
Dominasi Negara:
Ekonomi Jadi Alat Kekuasaan
Keterlibatan BUMN,
TNI, Polri, hingga Danantara dalam bisnis dan distribusi sumber daya
menandai kembalinya statisme gaya
lama. Negara bukan hanya regulator, melainkan pemain dominan.
Akibatnya:
- Pasar
kehilangan kompetisi sehat.
- Lapangan
kerja lokal tergusur.
- Ekosistem
swasta dan UMKM tersisih.
Di balik layar, ini bukan semata kebijakan ekonomi,
melainkan strategi politik: mengikat
loyalitas institusi strategis lewat proyek ekonomi.
Krisis Institusi:
Demokrasi Kosmetik
Lebih berbahaya lagi, independensi lembaga kunci
seperti BI, BPS, BPK, KPK, hingga
DPR terkikis intervensi politik. Tanpa institusi yang netral, tidak
ada mekanisme check and balance. Demokrasi hanya jadi kosmetik, sementara keputusan ekonomi sepenuhnya dikendalikan
lingkaran kekuasaan.
Sejarah mengingatkan kita: ketika kekuasaan terlalu
terkonsentrasi, krisis ekonomi cepat berubah jadi krisis politik. 1998 adalah cermin paling jelas.
Desakan Ekonom =
Ultimatum Politik
Tujuh desakan darurat yang diajukan aliansi ekonom bukan
sekadar daftar teknis, tetapi ultimatum
politik terselubung:
- Hentikan
populisme fiskal.
- Kembalikan
independensi lembaga.
- Batasi
dominasi negara.
- Alihkan
fokus ke demokrasi yang sehat dan perlindungan sosial yang tepat sasaran.
Jika tidak diindahkan, legitimasi pemerintahan akan terkikis
semakin cepat. Gelombang protes yang kini terdengar sporadis bisa berubah
menjadi arus massa permanen,
apalagi bila ketidakadilan sosial makin terasa.
Penutup: Ancaman
Krisis 1998 Versi Baru
Hari ini kita melihat pola klasik: ekonomi dipolitisasi, lembaga dilemahkan, dan rakyat diberi ilusi
kesejahteraan. Semua ini mengarah pada risiko lahirnya krisis 1998
versi baru—bukan karena kolaps moneter semata, tetapi karena akumulasi frustrasi sosial akibat populisme
fiskal dan erosi demokrasi.
Jika pemerintah ingin bertahan, ia harus memilih: memperbaiki arah kebijakan atau menunggu
sejarah berulang.
7 Desakan Darurat Ekonomi
- Atasi ketimpangan multidimensi.
Integrasikan bansos agar tepat sasaran, perkuat perlindungan sosial
adaptif, berdayakan UMKM, konversi subsidi energi ke bantuan tunai, serta
berantas judi online lintas negara.
- Kebijakan berbasis bukti, bukan
populisme. Aliansi meminta pemerintah kembali ke proses teknokratis
dan menghindari program populis yang dianggap membebani fiskal seperti Makan
Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sekolah rakyat,
hilirisasi, subsidi energi, dan Danantara.
- Perkuat institusi dan tata kelola
demokrasi. Tingkatkan kualitas institusi, bangun kepercayaan publik,
sehatkan tata kelola penyelenggaraan negara, serta kelola konflik
kepentingan agar tak jadi ajang perburuan rente.
- Hentikan dominasi negara yang
menyingkirkan ekonomi lokal. Aliansi menyoroti dominasi BUMN, TNI,
Polri, dan Danantara yang dinilai membuat pasar tidak kompetitif,
melemahkan UMKM, serta menyingkirkan lapangan kerja lokal.
- Deregulasi dan penyederhanaan
birokrasi. Permudah izin usaha, cabut aturan diskriminatif seperti
TKDN dan kuota impor, sederhanakan perizinan, serta berantas usaha ilegal
di sektor ekstraktif.
- Perbaiki misalokasi anggaran.
Anggaran negara harus ditempatkan secara wajar dan proporsional. Aliansi
menyoroti belanja program populis Rp 1.414 triliun atau 37,4% APBN 2026
yang dinilai mengorbankan pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan
tenaga medis dan guru.
- Pulihkan independensi lembaga negara.
BI, BPS, BPK, DPR, KPK, dan lembaga lainnya harus bebas dari intervensi
politik dan dijalankan secara transparan.
Alarm untuk
Pemerintah
Aliansi menekankan, jika tujuh langkah darurat ini tidak segera diambil, Indonesia berpotensi masuk ke fase krisis sosial-ekonomi yang lebih dalam.
